Perlunya Pendidikan Kesehatan Reproduksi untuk Remaja di Indonesia

Pendidikan kesehatan reproduksi di Indonesia masih tergolong terbelakang, terbukti dari absennya mata pelajaran yang mengkhususkan untuk mempelajari kesehatan reproduksi di sekolah-sekolah Indonesia pada umumnya.

Padahal, dalam jurnal yang ditulis oleh Pakasi dan Kartikawati (2013: 79-80), isu kesehatan reproduksi dan kehidupan seksual dari remaja merupakan isu nasional yang berdampak besar dalam pembangunan negara, mengingat jumlah populasi remaja yang sangat besar serta terdapat dampak jangka panjang yang dapat ditimbulkan dari isu tersebut.

Tapi nyatanya, Indonesia masih juga belum mampu memberikan pendidikan mengenai kesehatan reproduksi yang memadai pada remaja.

Hal ini terbukti dari hasil Survei Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia tahun 2007 dalam Pakasi dan Kartikawati (2013: 80), yang menunjukkan bahwa pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi remaja masih relatif rendah.

Dari hasil survei tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 13% remaja perempuan tidak tahu tentang perubahan fisiknya. Dan yang lebih memprihatinkan, dari survei tersebut ditunjukkan bahwa masih sedikit sekali pengetahuan remaja tentang cara-cara menghindari infeksi HIV.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Hidayana, Noor, dan Pakasi pada tahun 2010 di Karawang, Sukabumi, dan Tasikmalaya, menunjukkan bahwa 60% dari responden perempuan dengan rentang usia 15-24 tahun telah menerima pendidikan tentang kesehatan reproduksi.

Namun, mayoritas dari mereka (70%) menyatakan bahwa materi yang mereka terima hanya sebatas bahaya dari melakukan hubungan seks, bukannya menerima pengetahuan tentang cara-cara menjaga kesehatan reproduksi, PMS dan cara mencegahnya, serta safe sex.

Latar belakang kultural masyarakat Indonesia yang memandang bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan seks merupakan tabu pun menyebabkan keterbatasan kanal informasi mengenai pendidikan seks itu sendiri di lingkungan sekitar, sehingga kian menghambat arus informasi para remaja terhadap pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi.

Bahkan pada bulan November pada tahun 2015, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi terhadap UU Sistem Pendidikan Nasional agar mencantumkan pendidikan kesehatan reproduksi dalam kurikulum pendidikan, seperti yang dilansir dari berita BBC Indonesia.

Padahal bila pendidikan kesehatan reproduksi diajarkan sejak dini, maka anak-anak Indonesia akan lebih tahu dan paham mengenai apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan untuk menjaga kesehatan alat reproduksi mereka, terutama mengenai penyakit menular seksual, kontrasepsi, bahkan pengetahuan tentang tubuh mereka sendiri seperti menstruasi dan mimpi basah.

-

Referensi:
• Hidayana, I. M., I. R. Noor, dan D. Pakasi. 2010. “Hak seksual perempuan dan HIV/AIDS”. Laporan Penelitian untuk Komisi Penanggulangan AIDS Nasional. Depok: Puska Gender dan Seksualitas FISIP UI.
• Pakasi, Diana Teresa dan Rani Kartikawati. 2013. “Antara Kebutuhan dan Tabu:  Pendidikan Seksualitas dan Kesehatan Reproduksi bagi Remaja di SMA” dalam Makara Seri Kesehatan. 17(2): 79-87.

Disney Princess Syndrome yang telah Membudaya dalam Konsep Pernikahan

Bila berbicara mengenai konsep pernikahan yang dalam beberapa kasus dianggap sebagai sebuah jalan keluar bagi pihak perempuan (McLaughlin dan Lichter, 1997: 582), tentunya Disney Princess Syndrome tidak dapat lepas dari pembicaraan.

Sindrom tersebut banyak dibahas oleh peneliti film anak-anak yang dibuat oleh studio animasi paling terkemuka di dunia, Disney, terutama yang berkaitan dengan Disney Princess, yakni film-film film Disney era Renaissance (versi lama, seperti Cinderella, Snow White, Sleeping Beauty, dsb) yang pemeran utamanya melibatkan sosok perempuan sebagai tuan putri atau princess.

M. Keith Booker sendiri sempat menjelaskan sindrom tersebut dalam bukunya yang berjudul 'Disney, Pixar, and the Hidden Messages of Children’s Films'.

Menurut Booker (2010: 24-25), dalam beberapa film Disney Princess seperti Cinderella dan Sleeping Beauty (putri tidur), sang pangeran memainkan peran aktif yang pada akhirnya membuahkan hasil berupa ia menyelamatkan sang putri. Sementara itu, sang putri hanya menunggu untuk diselamatkan oleh sang pangeran.

Padahal sesungguhnya sang putri lah yang berusaha keras membangkitkan semangat (dalam kata lain, memburu-buru) sang pangeran untuk menyelamatkan sang putri, dan meyakinkannya untuk bertindak layaknya seorang pahlawan yang baru saja melakukan tindakan mulia karena telah menolong sang putri dari kemeranaan — lalu, tentu saja, dilanjutkan dengan pernikahan sang raja dengan sang putri, kemudian mereka hidup bahagia selama-lamanya.

Sebuah akhir bahagia atau happy ending yang lumrah ditampilkan di akhir film Disney Princess, tak lupa dengan narator yang mengucapkan, “and then they live happily, ever after.”

Tuan putri yang duduk diam termenung dan tidak melakukan tindakan apa-apa, menanti sang pangeran untuk datang dan merubah nasibnya — inilah yang kemudian dimaksud oleh peneliti sebagai Disney Princess Syndrome, sebuah sindrom yang dinilai menggerogoti sebagian mental perempuan di seluruh dunia sejak usia dini dan bahkan terbawa hingga dewasa (Harstein, 2011), tak terkecuali perempuan di Indonesia.

Berbagai psikolog seperti Harstein pun mengakui bahwa sindrom ini merupakan sindrom yang berpotensi menimbulkan masalah bagi mental si anak ketika ia beranjak dewasa.

Disney Princess Syndrome juga menyebabkan sang empunya memiliki anggapan bahwasanya akhir dari suatu cerita yang bahagia pasti ditandai dengan pernikahan; bahwasanya pertemuan dengan cinta sejati dan menikah akan menjamin bila hidup kita pasti akan menjadi lebih baik ke depannya.

Tak hanya berhenti sampai di situ saja, adegan-adegan pernikahan dalam film Disney Princess juga menampilkan seremonial pernikahan yang nampak mewah, seakan-akan menunjukkan bahwasanya tidak ada yang dapat mengalahkan kebahagiaan dari suatu seremonial pernikahan yang mewah, glamor, dan megah.

Hal tersebut menyebabkan banyak perempuan yang menjunjung tinggi atau glorifying sisi materialisme dari ikatan sakral pernikahan dan mereduksinya menjadi suatu seremonial belaka.

-

Referensi:
• Booker, M. Keith. 2010. Disney, Pixar, and the Hidden Messages of Children’s Films. California: ABC-CLIO.
• Harstein, Jennifer L. 2011. Princess Recovery: A How-to Guide to Raising Strong, Empowered Girls Who Can Create Their Own Happily Ever Afters. Massachusetts: Adams Media.
• McLaughlin, Diane K. dan Daniel T. Lichter. 1997. “Poverty and the Marital Behavior of Young Women” dalam Journal of Marriage and the Family. 59(3): 581-594.

Animation Film as a Property for Disseminating Ideas Limitlessly

Among many other types of film, animation film is quite a unique one. According to Paul Wells, animation film is an epitome of craftsmanship; it is made by hand from scratch, frame-to-frame.

The purpose of animation film is to give some sort of illusion of movements without the usage of conventional filmmaking tools like camera, thus making the figures in the film look like as if they're moving and talking.

Film itself could form the understanding of reality of its audience, due to the fact that in film reality is constructed and represented in such a way and the fact that film is a mass media; as a mass media, it has the power to construct reality.

Constructing, representing, and articulating reality are all done by utilizing signs and symbols — it's also no exception with film.

In animation film, the signs and symbols available to be utilized are practically limitless, since it's handmade and made from scratch. With other types of film, filmmakers have to make use of the reality already available — complete alterations of reality is technically impossible.

Animation filmmakers? Well, they have it easier in this aspect. They don't have to face the same problem since theh could construct their own reality, entirely.

This distinct characteristic of animation film then gives the filmmakers (from directors to animators) an unprecedented freedom and full control of what they want to show onscreen to the audience.

-

References:
• Benyahia, et. al. A2 Film Studies: The Essential Introduction. New York: Routledge, 2009.
• O’Shaughnessy, Michael. Media and Society: an Introduction. Australia: Oxford University Press, 2001.
• Wells, Paul. Understanding Animation. New York: Routledge, 1998.